Government shutdown dalam trading atau investasi merujuk pada kondisi ketika pemerintah sebuah negara tidak berfungsi secara penuh atau menghentikan operasionalnya karena tidak mampu mencapai kesepakatan anggaran tahunan, yang biasanya terjadi di dalam sistem politik multipartai. Pada saat ini, aktivitas pemerintahan menjadi terbatas, termasuk lembaga-lembaga yang mempengaruhi ekonomi dan keuangan seperti Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan Biro Statistik Tenaga Kerja. Selama periode government shutdown, beberapa layanan publik diberhentikan atau dikurangi, termasuk pengawasan regulasi keuangan, pemrosesan hipotek dan pinjaman, pengawasan pasar saham, dan penelitian ekonomi. Hal ini juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal, yang pada gilirannya dapat memiliki efek pada pasar keuangan. Dalam lingkungan investasi, government shutdown seringkali menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan dan dapat mempengaruhi kinerja pasar saham dan obligasi. Investor seringkali menjadi lebih berhati-hati dan mungkin mengambil langkah-langkah pencegahan dalam mengelola risiko mereka selama periode ini. Volatilitas pasar dapat meningkat karena ketidakpastian politik dan ekonomi yang timbul selama government shutdown. Pada umumnya, dampak government shutdown pada trading dan investasi lebih sering terjadi di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang bipartai atau multipartai, di mana adanya perselisihan antara partai-partai politik dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan anggaran tahunan. Dalam kondisi ini, pelaku pasar harus tetap berhati-hati dan mengikuti perkembangan politik dan keuangan yang berkaitan dengan situasi government shutdown tersebut.